Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi mengingatkan bahwa wacana revisi Undang Undang Polri telah ada sejak sebelum pemerintahan Presiden Jokowi. Hal itu disampaikan R Haidar Alwi menanggapi isu yang menyebut revisi UU Polri merupakan hadiah atau cara Presiden Jokowi memanjakan kepolisian. "Januari tahun 2014 di DPR sudah mulai dibahas. Sedangkan Jokowi dilantik jadi Presiden periode pertama itu bulan Oktober 2014. Dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo baru dilantik Januari 2021. Jadi, saya pikir isu tersebut tidak tepat," kata R Haidar Alwi, Sabtu (3/8/2024). Lagi pula, sambung R Haidar Alwi, revisi UU Polri memuat penambahan wewenang kepolisian dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pokoknya. Terutama untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, memelihara kamtibmas serta menegakkan hukum. Ia menegaskan, dengan tugas dan kewenangan yang lebih besar, maka tanggungjawab Polri juga akan semakin berat.  "Yang tad...