Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi menilai, kenaikan anggaran Polri sebesar 7,84 persen dari Rp 117,41 triliun menjadi Rp 126,62 triliun dalam RAPBN 2025 tidak perlu dipermasalahkan. Sebab, hal itu sudah melalui mekanisme yang sah dengan persetujuan DPR berdasarkan perhitungan dan rincian kebutuhan yang jelas. "Perhitungan dan rincian kebutuhannya jelas. Sebelum disetujui, terlebih dahulu sudah dibahas bersama DPR. Jadi, kenaikan anggaran Polri tidak perlu dipermasalahkan," kata R Haidar Alwi, Selasa (17/9/2024). Kenaikan anggaran tersebut akan mendukung optimalisasi pelaksanaan fungsi dan tugas pokok Polri dalam penegakan hukum dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. "Tidak masuk akal bila Polri dituntut bekerja maksimal dengan anggaran yang minimal. Perbaikan kinerja harus didukung dengan anggaran yang memadai," sambung R Haidar Alwi. Sejauh ini, anggaran yang diamanahkan kepada Polri berhasil dibayar lunas dengan kinerja yang sangat baik...

  Haidar Alwi Care, yang dikenal dengan aktivitas sosialnya, siap membuat gebrakan besar di tahun 2025. Selain merencanakan konser musik raksasa yang akan diadakan di Jakarta, Haidar Alwi sebagai Eksekutif Produser bersama Sari Nenti sebagai Produser juga tengah menyelesaikan produksi film Lo Jual Gue Beli. Film ini akan segera rampung dan siap tayang di bioskop seluruh Indonesia. Dalam wawancara, Haidar Alwi mengungkapkan bahwa dunia hiburan dapat menjadi sarana efektif untuk menyampaikan pesan sosial. "Melalui Haidar Alwi Care, kami ingin memberikan lebih dari sekadar hiburan. Produksi film seperti Lo Jual Gue Beli dan beberapa film kisah nyata lainnya bertujuan untuk menginspirasi masyarakat melalui cerita yang bermakna," ujar Haidar Alwi. Film Lo Jual Gue Beli sendiri telah memasuki tahap akhir syuting dan segera dapat dinikmati oleh penonton di bioskop seluruh Indonesia. Sari Nenti, Produser film ini, turut mengungkapkan rasa antusiasmenya. "Proses syuting hampir se...

Pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dinilai tidak bermanfaat secara politik kecuali PDI Perjuangan bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal itu disampaikan oleh Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB. "Bahkan mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya karena tidak ada lagi partai politik yang menjadi kontrol kekuasaan jika PDIP bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran," kata R Haidar Alwi, Minggu (15/9/2024). Menurutnya, kalaupun itu terjadi tentu tidak mudah dan tidak gratis. Ada harga yang harus dibayar misalkan sejumlah kursi menteri untuk PDI Perjuangan. Terlebih, PDI Perjuangan merupakan partai dengan jumlah kursi terbanyak di DPR dan satu-satunya partai yang belum bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. "Dengan kondisi demikian, PDIP berada pada posisi tawar yang lebih tinggi. Apalagi PDIP tahu ba...

Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi menilai, 'serangan-serangan' Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri justru secara tidak langsung membuktikan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak bisa diintervensi. "Dalam kurun waktu satu bulan, setidaknya Megawati telah 'menyenggol' Kapolri sebanyak empat kali. Ngebet ingin bertemu Kapolri ketika orang-orang PDIP terseret kasus hukum tapi tidak ditanggapi Kapolri. Artinya bahwa Kapolri menutup akses yang rawan menjadi pintu masuk intervensi penegakan hukum," kata R Haidar Alwi, Minggu (1/9/2024). R Haidar Alwi mencermati, Megawati 'ngebet' ingin bertemu Kapolri setelah ponsel Hasto Kristiyanto disita Penyidik KPK yang berasal dari Polri. Lalu, Staf Hasto melakukan perlawanan dengan melapor ke Bareskrim, Propam Polri hingga ke Komnas HAM. Bahkan, mereka meminta agar Komnas HAM memanggil Kapolri. "Selama jeda waktu yang ada, mungkin saja segala upaya sudah dicoba tapi buntu...

Pendiri Haidar Alwi Institute (Hai), R Haidar Alwi menunjukkan beberapa temuan mengkhawatirkan, antara lain bahwa pelajar intoleran aktif di sekolah tingkat Menengah Atas SMA dan sederajat di 5 kota di Indonesia yang disurvei, meningkat. Lima Kota itu adalah bandung, bogor, Surabaya, Surakarta dan Padang. Ketika ditanya tentang tanggapan terhadap penghinaan agama, sekitar 20,2% pelajar mengaku tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan kekerasan.  Tidak berhenti disitu R Haidar Alwi juga mengungkapkan, bahwa 56,3% pelajar menyokong penerapan syariat Islam. Yang lebih mengejutkan lagi 83,3% dari pelajar di 5 kota tersebut menilai Pancasila bukan ideologi negara bersifat permanen dan dapat diganti. Sekitar 33% pelajar setuju untuk membela agama termasuk harus mati dalam membela agama. Hal ini mengindikasikan perjuangan untuk meminimalisir intoleransi di Indonesia, jauh dari kata selesai. Sebelumnya kasus kasus intoleransi juga merebak di banyak tempat, intoleransi bukan hanya me...

Dalam waktu singkat atau sebentar lagi akan berlangsung Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Setelah tanggal 14 Februari 2024 lalu berlangsung Pemilihan Presiden. Pilkada yang rencananya akan dilaksanakan pada 27 November 2024, telah melewati tahapan proses hingga pendaftaran.  Sudah sepantasnya sebagai warga negara kita sambut pilkada 2024 dengan semangat persatuan. Sudah waktunya memilih pemimpin atas dasar pilihan hati tanpa ada pengaruh atau tekanan dan paksaan, karena Pilkada adalah pesta demokrasi yang patut diikuti setiap warga negara.  Kepada semua Calon kepala daerah, saya sampaikan apresiasi dan ucapan selamat berkontestasi dalam ajang Pilkada 2024, kepada semua penyelenggara pemilu KPU, BAWASLU, dan DKPP juga agar bisa bersinergi hingga pemilihan kepala daerah 2024 bisa berjalan dengan baik, dengan jujur dan adil.  Juga kepada aparat keamanan yakni TNI-POLRI agar bekerja dengan maksimal dalam mengamankan pelaksanaan pest...

 Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi menilai, komitmen Kapolri dalam pemberantasan pungutan liar (pungli) tidak perlu diragukan lagi. Demikian disampaikan R Haidar Alwi merespon temuan Indonesia Police Watch (IPW) terkait dugaan pungli di Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Polri. "Kapolri jelas dan tegas berkali-kali bilang tidak akan mentolerir segala bentuk pungli. Tidak hanya di internal Polri tapi juga di eksternal," kata R Haidar Alwi, Senin (26/8/2024). Menurut R Haidar Alwi, sebelum temuan IPW, Kapolri melalui Paminal telah terlebih dahulu mengusut kasus tersebut. Hal itu ditandai dengan penyitaan barang bukti yang kabarnya berjumlah Rp1,5 miliar. "Kalau sudah ada barang bukti yang disita, itu artinya sedang diusut. Bahkan diusut sebelum adanya temuan IPW," sambung R Haidar Alwi. R Haidar Alwi yakin, anggota yang terbukti melakukan pungli pasti mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatannya. Mulai dari sanksi etik, sanksi administrasi, sanksi...