Haidar Alwi: Sikap Saling Apresiasi Presiden dengan Kapolri adalah contoh teladan untuk bangsa ini. Pendiri Haidar Alwi Care Dan Haidar Alwi Institute, R Haidar Alwi memuji sikap saling apresiasi yang dicontohkan oleh Presiden Jokowi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Hal itu dicontohkan keduanya dalam apel kesiapan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, pada Senin (14/10/2024). Presiden Jokowi menganugerahkan tanda kehormatan Nugraha Sakanti kepada 7 satuan kerja Polri. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan medali kehormatan Loka Praja Samrakshana kepada Presiden Jokowi sekaligus diangkat menjadi warga kehormatan Brimob. Menurut R Haidar Alwi, sikap demikian itu tidak hanya mencerminkan harmonisasi dan soliditas antara atasan dengan bawahan tapi juga antar lembaga-lembaga negara. "Sangat positif. Bahwa antar lembaga negara saling menghargai peran dan prestasi masing-masing untuk kepentingan b...

  7 Alasan Pentingnya Prabowo Tidak Melakukan Pergantian Kapolri 20 Oktober 2024 akan menjadi awal bagi pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Di awal pemerintahan, terutama satu tahun pertama, identik dengan masa-masa kritis. Di masa yang riskan itu, stabilitas nasional sangat dibutuhkan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan Prabowo untuk menjaga stabilitas nasional di masa kritis pada satu tahun pertama adalah mempertahankan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Demikian disampaikan oleh Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi. Ia mengungkap sejumlah alasan yang bisa dipertimbangkan oleh Prabowo. "Pertama, alasan ekonomi. Beberapa indikator terkini menunjukkan adanya tantangan ekonomi yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional," kata R Haidar Alwi, Senin (7/10/2024). Di antara indikator tersebut adalah angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) per September 2024 mencapai 52.993 orang atau naik 25,3 p...

  Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi menilai, kenaikan anggaran Polri sebesar 7,84 persen dari Rp 117,41 triliun menjadi Rp 126,62 triliun dalam RAPBN 2025 tidak perlu dipermasalahkan. Sebab, hal itu sudah melalui mekanisme yang sah dengan persetujuan DPR berdasarkan perhitungan dan rincian kebutuhan yang jelas. "Perhitungan dan rincian kebutuhannya jelas. Sebelum disetujui, terlebih dahulu sudah dibahas bersama DPR. Jadi, kenaikan anggaran Polri tidak perlu dipermasalahkan," kata R Haidar Alwi, Selasa (17/9/2024). Kenaikan anggaran tersebut akan mendukung optimalisasi pelaksanaan fungsi dan tugas pokok Polri dalam penegakan hukum dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. "Tidak masuk akal bila Polri dituntut bekerja maksimal dengan anggaran yang minimal. Perbaikan kinerja harus didukung dengan anggaran yang memadai," sambung R Haidar Alwi. Sejauh ini, anggaran yang diamanahkan kepada Polri berhasil dibayar lunas dengan kinerja yang sangat baik...

  Haidar Alwi Care, yang dikenal dengan aktivitas sosialnya, siap membuat gebrakan besar di tahun 2025. Selain merencanakan konser musik raksasa yang akan diadakan di Jakarta, Haidar Alwi sebagai Eksekutif Produser bersama Sari Nenti sebagai Produser juga tengah menyelesaikan produksi film Lo Jual Gue Beli. Film ini akan segera rampung dan siap tayang di bioskop seluruh Indonesia. Dalam wawancara, Haidar Alwi mengungkapkan bahwa dunia hiburan dapat menjadi sarana efektif untuk menyampaikan pesan sosial. "Melalui Haidar Alwi Care, kami ingin memberikan lebih dari sekadar hiburan. Produksi film seperti Lo Jual Gue Beli dan beberapa film kisah nyata lainnya bertujuan untuk menginspirasi masyarakat melalui cerita yang bermakna," ujar Haidar Alwi. Film Lo Jual Gue Beli sendiri telah memasuki tahap akhir syuting dan segera dapat dinikmati oleh penonton di bioskop seluruh Indonesia. Sari Nenti, Produser film ini, turut mengungkapkan rasa antusiasmenya. "Proses syuting hampir se...

Pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dinilai tidak bermanfaat secara politik kecuali PDI Perjuangan bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal itu disampaikan oleh Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB. "Bahkan mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya karena tidak ada lagi partai politik yang menjadi kontrol kekuasaan jika PDIP bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran," kata R Haidar Alwi, Minggu (15/9/2024). Menurutnya, kalaupun itu terjadi tentu tidak mudah dan tidak gratis. Ada harga yang harus dibayar misalkan sejumlah kursi menteri untuk PDI Perjuangan. Terlebih, PDI Perjuangan merupakan partai dengan jumlah kursi terbanyak di DPR dan satu-satunya partai yang belum bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. "Dengan kondisi demikian, PDIP berada pada posisi tawar yang lebih tinggi. Apalagi PDIP tahu ba...

Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi menilai, 'serangan-serangan' Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri justru secara tidak langsung membuktikan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak bisa diintervensi. "Dalam kurun waktu satu bulan, setidaknya Megawati telah 'menyenggol' Kapolri sebanyak empat kali. Ngebet ingin bertemu Kapolri ketika orang-orang PDIP terseret kasus hukum tapi tidak ditanggapi Kapolri. Artinya bahwa Kapolri menutup akses yang rawan menjadi pintu masuk intervensi penegakan hukum," kata R Haidar Alwi, Minggu (1/9/2024). R Haidar Alwi mencermati, Megawati 'ngebet' ingin bertemu Kapolri setelah ponsel Hasto Kristiyanto disita Penyidik KPK yang berasal dari Polri. Lalu, Staf Hasto melakukan perlawanan dengan melapor ke Bareskrim, Propam Polri hingga ke Komnas HAM. Bahkan, mereka meminta agar Komnas HAM memanggil Kapolri. "Selama jeda waktu yang ada, mungkin saja segala upaya sudah dicoba tapi buntu...

Pendiri Haidar Alwi Institute (Hai), R Haidar Alwi menunjukkan beberapa temuan mengkhawatirkan, antara lain bahwa pelajar intoleran aktif di sekolah tingkat Menengah Atas SMA dan sederajat di 5 kota di Indonesia yang disurvei, meningkat. Lima Kota itu adalah bandung, bogor, Surabaya, Surakarta dan Padang. Ketika ditanya tentang tanggapan terhadap penghinaan agama, sekitar 20,2% pelajar mengaku tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan kekerasan.  Tidak berhenti disitu R Haidar Alwi juga mengungkapkan, bahwa 56,3% pelajar menyokong penerapan syariat Islam. Yang lebih mengejutkan lagi 83,3% dari pelajar di 5 kota tersebut menilai Pancasila bukan ideologi negara bersifat permanen dan dapat diganti. Sekitar 33% pelajar setuju untuk membela agama termasuk harus mati dalam membela agama. Hal ini mengindikasikan perjuangan untuk meminimalisir intoleransi di Indonesia, jauh dari kata selesai. Sebelumnya kasus kasus intoleransi juga merebak di banyak tempat, intoleransi bukan hanya me...